Tuban, 19 Februari 2025 – Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Darul Ulum (UNISDA) Lamongan, Martha Laila Arisandra, S.E., M.M, menghadiri acara Press Release APBN Bulan Februari 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Tuban. Acara ini berlangsung di Ruang LTC KPPN Tuban pada Rabu, 19 Februari 2025 dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan instansi pemerintahan, akademisi, serta pelaku usaha.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi terkini mengenai realisasi dan capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 khususnya di wilayah Kabupaten Tuban. Dalam kesempatan tersebut, KPPN Tuban memaparkan data terkait perkembangan penerimaan negara, belanja pemerintah, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan fiskal yang diterapkan di daerah.
Sebagai perwakilan dari dunia akademik, Martha Laila Arisandra, S.E., M.M menyoroti pentingnya transparansi pengelolaan anggaran negara serta relevansinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Beliau juga menekankan bahwa keterlibatan akademisi dalam forum seperti ini menjadi peluang untuk memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah.
“Partisipasi akademisi dalam forum diskusi fiskal seperti ini sangat penting. Kami berharap hasil dari kegiatan ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan dosen dalam memahami bagaimana kebijakan anggaran negara diimplementasikan serta dampaknya terhadap sektor ekonomi lokal,” ujar Martha Laila Arisandra.
Kegiatan Press Release APBN 2025 ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Berbagai isu strategis, termasuk efektivitas belanja negara dan upaya peningkatan penerimaan pajak, turut dibahas guna menciptakan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran di masa mendatang.
Kegiatan Press Release APBN 2025 ini diakhiri dengan sesi diskusi interaktif yang melibatkan seluruh peserta. Berbagai isu strategis, termasuk efektivitas belanja negara dan upaya peningkatan penerimaan pajak, turut dibahas guna menciptakan kebijakan yang lebih baik dan tepat sasaran di masa mendatang.
